RIAU24.COM -  Sorotan terhadap Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kini digodok pemerintah, masih saja berlanjut. Kali ini sorotan datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Selain dinilai lebih banyak berpihak kepada pengusaha, rancangan undang-undang yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi ini juga dinilai akan membuat ketimpangan penegakan hukum di Indonesia akan semakin parah. 

Dilansir cnnindonesia, Rabu 22 Januari, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyorot Omnibus Law yang begitu banyak memberikan keringanan kepada pengusaha. Mulai dari mengurangi syarat lingkungan hidup, mempermudah perpanjangan izin usaha dan penghapusan pidana bagi korporasi pelanggar hak.

Menurutnya, aturan itu akan membuat ketimpangan penegakan hukum di Indonesia jadi semakin parah,  khususnya terkait konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi.

"Selain berimplikasi pada penegakan hukum yang sangat lemah bagi perusahaan pelanggar hak dan perusak lingkungan, hal ini juga menunjukkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia sungguh timpang," lontarnya, Selasa (21/1/2020) di Jakarta.

Dari data yang ada pada pihaknya, YLBHI mencatat sepanjang 2019 ada 94 orang peladang tradisional, 74 orang petani, dan 25 orang buruh dikriminalisasi soal konflik lahan. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan besar terkesan masih bebas melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan.