Selain itu, Isnur menyoroti penambahan kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola izin pertambangan. Aturan itu bertolak belakang dengan konsep otonomi daerah yang dibangun saat reformasi.

"Rencana pemerintah untuk mengalihkan semua kewenangan perizinan kepada Presiden tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagai produk reformasi. Salah satu contohnya Omnibus Law menghapus kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batu bara," lontarnya.

Menurutnya, wewenang pemerintah dalam urusan tambang hanya delegatif, sehingga pemerintah pusat punya kuasa untuk mengambil alih pengurusan izin tambang sewaktu-waktu.

Pada periode kedua, Jokowi mengusung konsep Omnibus Law dengan dalih merampingkan berbagai macam aturan di Indonesia guna menarik investasi. Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.

Terkait rancangan undang-undang ini, beberapa waktu lalu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak terpengaruh dengan draft Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) yang abal-abal.

Sebab hingga saat ini, belum ada draft Omnibus Law RUU Cilaka yang disampaikan pemerintah ke DPR secara resmi.