RIAU24.COM -  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menolak berkomentar banyak tentang proyek normalisasi atau naturalisasi sungai di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama enam kepala daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan tugas pemerintah pusat. Karena itu, ia menyarankan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan itu, ditanyakan langsung kepada menteri yang bersangkutan, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Dilansir viva, Anies mengatakan pihaknya memang sempat mewacanakan program naturalisasi, yaitu mengembalikan fungsi awal sungai secara alamiah, tidak dengan dibeton. Namun, Anies belakangan menyebut bahwa gagasan itu adalah program jangka panjang, bukan program untuk penanggulangan banjir seperti yang terjadi sekarang.

"Nanti, itu jangka panjang. Jadi, sekarang jangka pendek, penanganan kepada korban, dan tadi pagi saya dengan menteri PUPR bahas ini juga. Memang pada akhirnya kita harus duduk sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," terangnya, usai rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2019.

Penanganan aliran air ke arah Jakarta melalui sungai-sungai yang ada, katanya, tidak bisa hanya dikerjakan di hilir. Namun ia menilai, masalah itu hanya karena laku diperbincangkan di media.

Lebih lanjut, Anies kemudian mengatakan bahwa program normalisasi sungai bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, melainkan tugas pemerintah pusat. Karena itu lah dia berterus terang tidak dapat memprediksi kapan rampung.