RIAU24.COM -  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menolak berkomentar banyak tentang proyek normalisasi atau naturalisasi sungai di wilayah ibukota Jakarta dan sekitarnya, sebagaimana dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama enam kepala daerah.

Menurutnya, program tersebut merupakan tugas pemerintah pusat. Karena itu, ia menyarankan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan itu, ditanyakan langsung kepada menteri yang bersangkutan, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Dilansir viva, Anies mengatakan pihaknya memang sempat mewacanakan program naturalisasi, yaitu mengembalikan fungsi awal sungai secara alamiah, tidak dengan dibeton. Namun, Anies belakangan menyebut bahwa gagasan itu adalah program jangka panjang, bukan program untuk penanggulangan banjir seperti yang terjadi sekarang.

"Nanti, itu jangka panjang. Jadi, sekarang jangka pendek, penanganan kepada korban, dan tadi pagi saya dengan menteri PUPR bahas ini juga. Memang pada akhirnya kita harus duduk sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," terangnya, usai rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2019.

Penanganan aliran air ke arah Jakarta melalui sungai-sungai yang ada, katanya, tidak bisa hanya dikerjakan di hilir. Namun ia menilai, masalah itu hanya karena laku diperbincangkan di media.

Lebih lanjut, Anies kemudian mengatakan bahwa program normalisasi sungai bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, melainkan tugas pemerintah pusat. Karena itu lah dia berterus terang tidak dapat memprediksi kapan rampung.

"Tanya sama Pak Menteri [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] Itu programnya, program Pak Menteri," jawab Anies ketika ditanya target waktu penyelesaian kegiatan normalisasi sungai tersebut.

Seperti diketahui, program normalisasi sungai di Jakarta, kembali mendapat sorotan setelah ibukota negara dikepung banjir pada awal tahun kemarin. Banjir yang melanda sebagian besar Jakarta, membuat wacana normalisasi sungai kembali menjadi sorotan. Sebab, banjir tersebut dinilai erat kaitannya dengan kondisi sungai yang mengalir di Jakarta saat ini, karena dinilai sudah tidak mampu lagi menampung debit air. Selain itu, program ini menjadi sorotan karena sejak diprogramkan semasa era Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini program tersebut belum kunjung tuntas. ***