Tak seperti undang-undang (UU), resolusi yang dikeluarkan parlemen bersifat tak mengikat dan pengusiran pasukan asing butuh UU baru untuk membatalkan perjanjian. "Terlepas dari kesulitan internal dan eksternal yang mungkin kita hadapi, itu tetap yang terbaik untuk Irak pada prinsip dan secara praktis," sebut Perdana Menteri (PM) Abdul Mahdi saat berpidato di depan parlemen sebelum pemungutan suara.

Perdana Menteri (PM) Irak Abdul Mahdi menyebut negaranya phnya dua opsi antara segera mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak atau mempertimbangkan kembali rancangan resolusi yang mengikat mengenai kehadiran militer AS untuk melatih pasukan keamanan Irak dalam perang melawan ISIS.

Hanya saja dengan melemahnya ISIS, yang dinyatakan Baghdad sebagai kemenangan pada Desember 2017, Abdul Mahdi menyebut alasan utama kehadiran pasukan AS di negara itu telah berakhir. "Adalah kepentingan Irak dan AS untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di negara itu," tutur Perdana Menteri (PM) Abdul Mahdi.