RIAU24.COM -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, membuat heboh dunia pendidikan di Tanah Air. Hal itu terkait dengan rencananya menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Rencananya, UN tersebut akan ditiadakan mulai tahun 2021 mendatang. 

Mungkin jarang yang tahu, ternyata Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sudah terlebih dahulu melakukan survei terkait penghapusan UN tersebut. Survei itu dilakukan pada tahun 2012 lalu, saat Indonesia masih dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dilansir viva, Sabtu 14 Desember 2019, Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengungkapkan, ketika itu 70 persen masyarakat dan guru setuju UN dihapus.

"Urusan setuju tidak setuju kami dari PGRI, sudah kecil-kecilan mengadakan survei. Hampir seluruh guru 70 persen setuju UN diubah atau dihapus. Riset ini tahun 2012. Kepala Sekolah juga begitu 71 persen, begitu juga pengawas juga mengatakan seperti itu," terangnya, dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.

Bahkan, kata Didi, hasil survei itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara langsung pada tahun itu. "Riset tahun 2012 ini sudah disampaikan, waktu zamannya Pak SBY. Tapi, angin lalu juga," ujarnya.

Menurutnya, penerapan UN  bagi guru sebenarnya susah-susah gampang. Karena banyak variabel yang harus diperhatikan. "Ada prinsip di situ, tanggung jawab, akuntabel," kata Didi.