RIAU24.COM - JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan kepada terpidana korupsi untuk menunggu lima tahun lagi bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, putusan ini cukup memuaskan karena mempersempit ruang para koruptor untuk maju dalam Pilkada. "Kami menyambut baik putusan ini," katanya saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

zxc1

Karena menurut lembaganya, pelaku tindak pidana korupsi harus dibatasi semaksimal mungkin untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.