Selain itu, Fadli menilai pemerintah untuk memulangkan Rizieq ke tanah air seharusnya bersifat imperatif. Hal itu bertujuan sebagai bukti kehadiran negara dalam melindungi warga negara di luar negeri.

Menurutnya, diplomasi perlindungan terhadap warga negara berbeda dengan sikap intervensi. Diplomasi perlindungan, dilakukan melalui upaya negosiasi yang sifatnya persuasif, bisa dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. "Dan upaya tersebut tidak bisa disamakan dengan tindakan diplomasi offensive, apalagi dipandang sebagai tindakan yg mengintervensi urusan negara lain," ujarnya. 

Menurut Fadli, upaya negosiasi suatu negara dalam memulangkan warga negaranya, sudah wajar dilakukan dalam diplomasi internasional selama ini. 

Ia mencontohkan pemerintah Amerika Serikat pernah mengutus mantan Presiden Bill Clinton untuk bernegosiasi dalam pembebasan dua wartawan AS, Euna Lee dan Laura ling, yang ditahan pemerintah Korea Utara pada tahun 2009 lalu.

"Saya mendorong agar sikap pemerintah segera dikoreksi. Harus pro aktif dan lebih progresif," kata Fadli.

Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi Isham Ahmad Abid Ats-Tsaqafy menyatakan pejabat tinggi Indonesia dan Arab Saudi saat ini tengah menegosiasikan kejelasan nasib Rizieq.