RIAU24.COM -  Komisi II DPRD Riau melakukan rapat kerja dengan pendapat membahas sengketa lahan antara Koperasi Petani (Kopni) Sahabat Lestari , Kota Garo Kampar dan PT.AA atas lahan seluas 296 hektar, Senin, 18 November 2019 bertempat di ruang Medium Gedung Lancang Kuning DPRD Riau.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Robin Hutagalung, didampingi sejumlah anggota komisi II lainnya , serta  masyarakat Kota Garo yang tergabung Kopni, Direktur PT.AA  Edi Haris, perwakilan Pemkab  dan BPN  serta aparat Kepolisian Kampar.

Ketua komisi II Robin Hutagalung kepada wartawan menjelaskan, dari hearing yang dilakukan ini terungkap  aktivitas masyarakat di lahan itu sudah di dukung  pemerintah kabupaten Kampar karena sudah ada sertifikat dan dibiayai Pemkab Kampar. 

"Apa yg disampaikan oleh Kopni itu tidak bsa disangkal, BPN  juga sudah mengakui. Kopni disitu menanam sawit tidak merampas, PT Arara Abadi menyangkal belum ada pelepasan," sebut Robin .

Menurutnya memang  betul belum ada pelepasan kawasan dari kementrian LHK RI  tapi Kopni juga tidak salah karena Kopni sendiri sudah ada sertifikat atas lahan itu. Persoalannya setelah 20 tahun, PT Arara Abadi mau mengambil lahan itu.

Dijelaskan sekarang masalahnya PT.AA membentuk kelompok tani lagi yang beraktivitas di lahan itu, ini bisa berbenturan, sementara sudah ada Kopni sahabat lestari disitu merupakan masyarakat Kota Garo.