RIAU24.COM -  Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyorot kisruh seputar kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru saja diteken Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah selaku pihak yang mengelola BPJS Kesehatan, seharusnya siap bertanggung jawab jika terjadi permasalahan. Bukan dengan malah mengancam rakyat.

Sorotan itu diunggahnya dalam akun Twitter, yang dikutip viva, Selasa 5 November 2019.

"Uraian saya tentang BPJS yang seharusnya tidak mengancam rakyat," kicau Said Didu lewat Twitternya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan pada prinsipnya adalah mengubah pelayanan kesehatan yang selama ini semi komersial, menjadi tanggung jawab negara.

"Sehingga, semua diatur oleh negara termasuk harga obat, tarif rumah sakit termasuk tarif dokter juga diatur," terangnya.

Ditambahkannya, ini adalah pilihan bahwa negara mengambil tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, negara harus siap mengambil semua risiko terhadap pengambilan kebijakan tersebut.