Dikatakan politisi Golkar itu, dalam rencana merubah mitra kerja Komisi seperti Dinas Pariwisata dari Komisi V ke Komisi II, sudah di pertimbangkan matang dengan berkonsultasi dengan staf ahli dan melakukan perbandingan Komisi di DPR RI dengan tujuan perubahan mitra kerja karena ada nilai ekonomis yang akan dikembangkan dari Dinas itu.

"Kami pansus di tuntut cepat menyelesaikan tatib, kami sudah tampung masukan staff ahli, kami cek juga di DPR RI, aturan mana yang dilanggar tidak ada, " paparnya.

Menurutnya pembahasan dan keputusan  Pansus itu  belum final, karena akan dibawa dalam rapat Pansus dengan Pimpinan Fraksi dan pimpinan DPRD Riau. Setelah itu barulah di Paripurna untuk disahkan jika pimpinan dewan juga sepakat dengan hasil kerja pansus tersebut.

"Hasil kerja pansus akan kita serahkan kepada pimpinan fraksi dan dewan, ada rapat konsultasi dengan pimpinan  bisa saja di tolak pimpinan, kami pansus hanya bekerja tidak ada kepentingan pribadi hanya kepentingan kerja dewan dan masyarakat," tuturnya.