RIAU24.COM -  Fraksi Partai Gerindra Sejahtera menolak Rapat paripurna DPRD Riau terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kamis, malam 10 Oktober 2019. Menurut Gerindra penetapan AKD tersebut menyalahi Tata tertip (Tatip) DPRD Riau.  

Adapun aturan yang dilanggar itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana setiap fraksi harus mengusulkan anggotanya dalam AKD.

"Malam itu Kita belum mengusulkan nama-nama ke pimpinan, karena kami minta paripuna hari Kamis itu ditunda, dan pimpinan menyetujui dan meminta hari Senin. Alhasil seluruh anggota pulang ke rumah. Dan setiba dirumah tanpa sepengetahuan kami mereka melanjutkan paripuna, " kata Thamrin. Jumat 11 Oktober 2019.

"Dan atas kesepakatan,  kami tidak hadir, "sambung Thamrin. 

Thamrin juga melihat paripuna tanpa dihadiri tiga fraksi itu yaitu terkesan dipaksakan. Pasalnya Gerindra, PAN dan PKS tidak pernah diajak berunding membahas AKD tersebut. 

"Kita tidak pernah diajak, tahu-tahunya kita diundang rapat dan dalam rapat itu kita minta pengesahan AKD ini Senin, dan sudah di-oke-kan oleh Eet (Indra Gunawan) Ketua. Kami pulang memberitahu anggota lain, tahu-tahu rapat digelar malam tadi,"ujarnya.