Sedangkan, terkhusus untuk pihak perusahaan yang ada di kabupaten Bengkalis, kata Masuri, keberadaan APSAI ini bukanlah keinginan pribadi tetapi sudah merupakan keinginan pemerintah yang telah dituangkan dalam undang-undang. 

"Jadi dengan dasar inilah maka ada sebuah kewajiban bagi perusahaan agar bisa melahirkan sebuah kewajiban menyiapkan hak-hak terhadap anak," ungkap Ketua APSAI Kabupaten Bengkalis.

Diutarakan Masuri, terkait UU nomor 35 tahun 2014 tentang  perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ini yang membuat kita wajib melaksanakan itu. Maka untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan yang ada agar berkontribusi agar sama sama sukses dalam memenuhi hak anak.