RIAU24.COM -  Aksi penolakan revisi Undang-undang tentang KPK, makin marak terjadi di Tanah Air. Semua pihak meminta Presiden Joko Widodo, segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk merevisi undang-undang yang telah disahkan di DPR tersebut.

Sebagai reaksinya, Presiden Jokowi mengatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu tentang UU KPK. Hal itu disampaikannya seusai bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional di Istana.

Namun di balik itu, Jaksa Agung Mohammad Prasetyo mempertanyakan faktor kegentingan yang memaksa yang dapat dijadikan alasan untuk menerbitkan Perppu tersebut.

"Tentunya perlu dikaji dulu apakah di situ memenuhi persyaratan untuk dibuat Perppu, antara lain kegentingan memaksa dan tidak ada peraturan perundangan yang mengatur. Apakah betul ada kegentingan yang memaksa?" kata Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 30 September 2019.

Dilansir cnnindonesiayang mengutip antara, Prasetyo menilai, ada cara lain yang dapat ditempuh pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK di luar jalur Perppu. Misalnya, uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Hal serupa juga pernah dilontarkan beberapa anggota DPR.

"Jangan ada agenda lain di balik [penolakan UU KPK] itu. Kami punya jajaran intel yang tahu persis itu semua. Ini tidak relevan lagi kan, semua [tuntutan] sudah dipenuhi," lontar mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem tersebut.