Namun, revisi UU KPK yang telah disahkan itu, kini menuai protes dari banyak kalangan. Bahkan mahasiswa juga ikut memprotes. Tidak hanya di Jakarta, aksi mahasiswa yang memprotes revisi UU KPK yang telah disahkan itu juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menanggapi fenomena itu, Darmin berharap aksi-aksi demonstrasi tersebut tak akan mengganggu pasar. Sebab, ia mengklaim pemerintah sudah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.

"Kan pemerintah sudah mengambil langkah mengusulkan ke DPR menunda pembahasan sejumlah UU. Ya kan, masalahnya kan di situ. Jadi jangan dibilang enggak ada langkah pemerintah. Ada, lah," ujarnya lagi.

Sementara itu, Moeldoko dalam klarifikasinya menerangkan, UU KPK sebelum direvisi selama ini kurang memberi kepastian hukum sehingga hal itu membuat investor lari. Sementara, UU KPK yang baru direvisi dan disahkan pada 17 September 2019 lalu, lebih memberi kepastian hukum.

Ia kemudian mencontohkan tak adanya mekanisme untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dalam UU KPK yang lama. Akibat hal ini, orang yang menjadi tersangka dan sudah bertahun-tahun tidak ditemukan bukti, statusnya tidak bisa dicabut. ***