Menjawab itu, Ketua sementara DPRD, Fauzi Hasan bersama Bupati, Drs H Irwan MSi dan beberapa anggota DPRD terpilih, mengungkapkan jika pengadaan ISPU sudah menjadi wewenang pihak Pemerintah Provinsi Riau. Sementara terkait kenaikkan iuran BPJS, mereka sepakat dan mengajak massa untuk ikut menolak kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau perlu kita tolak bersama-sama. Begitu juga dengan penanggulangan abrasi ini adalah wewenang pemerintah pusat. Jika berharap kemampuan keuangan kita tidak memungkinkan, mengingat minimnya ketersediaan anggaran,” ungkap Bupati.

Terhadap penanggulangan abrasi di Pulau Rangsang, Irwan mengaku  akan menghadiri undangan Dirjen Otda ke Jakarta dalam rangka untuk mengajukan upaya penyelamatan Pulau Rangsang.

Aksi tersebut sempat dihadang pihak kepolisian. Bahkan aksi dorong-dorongan sempat terjadi dan membuat suasana semakin memanas. Suasana mulai reda, setelah Bupati dan sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik menemui massa peserta aksi. ***