Terkait risiko kesehatan ibu yang mengandung anak lebih dari dua kali, Fahri memandang hal itu adalah perkara teknis. Karena itu, menurutnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tak perlu menakut-nakuti soal risiko itu kepada kaum ibu.

"Tugas negara adalah meyakinkan dan menyiapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bahwa anak adalah masa depan bangsa kita. Makin banyak anak cerdas dan hebat, bangsa kita makin hebat juga. Tapi ini memerlukan leadership, mental harus dirombak. Jadi Jangan ditakuti," lontarnya lagi.

Sebelumnya, perihal penghentikan program KB dua anak cukup tersebut, diluncurkan Gubernur I Wayan Koster, dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali. Ingubr tersebut diteken pada 14 Juni 2019 lalu.

"Menginstruksikan wali kota/bupati se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi 'keluarga berencana (KB) dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik' kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana," demikian petikan instruksi Koster. Pertimbangannya adalah kearifan lokal.

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, menegaskan, kebijakan dua anak cukup tersebut sudah diseleraskan dengan kajian ilmu kesehatan. Terkait langkah Koster tersebut, ia mengatakan kepala daerah berhak membuat aturan seusuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Namun demikian, Hasto tetap ingin menyampaikan persoalan utama perlunya program KB. "Kami ini selalu ingin menjelaskan, menyampaikan bahwa pertimbangan jumlah anak itu, adalah pertimbangan biologis, pertimbangan kesehatan," kata Hasto kepada wartawan.