RIAU24.COM -  Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah, mendukung kebijakan Gubernur Bali, I Wayan Koster. Hal itu terkait dengan kebijakan Koster yang memerintahkan bupati dan walikota di daerahnya, menghentikan sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dua anak cukup.

Menurut Fahri, ada dasar alasan yang membuat dirinya setuju program KB tersebut dihentikan.

"Saya setuju. Sebab, konsep melihat manusia sebagai beban dan penyebab masalah itu mendorong kita pada sikap antimanusia alias tidak berperikemanusiaan," lontarnya, Selasa 6 Agustus 2019.

Dilansir detik, Fahri kemudian menuturkan, sikap antikemanusiaan berarti bertentangan dengan Pancasila sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Fahri mengaku tak khawatir, bila sosialisasi program KB dua anak cukup dihentikan, bakal terjadi ledakan jumlah penduduk. Seperti yang kerap terdengar selama ini, pertambahan penduduk yang tinggi dikhawatirkan bakal merugikan generasi masa depan, yakni masa depan anak jadi tidak terjamin.

"Itu kan kalau anaknya dibikin bodoh oleh tidak tersedianya pendidikan yang baik. Kalau pintar? Kan dia bisa memikul beban," balas Fahri.

Terkait risiko kesehatan ibu yang mengandung anak lebih dari dua kali, Fahri memandang hal itu adalah perkara teknis. Karena itu, menurutnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tak perlu menakut-nakuti soal risiko itu kepada kaum ibu.

"Tugas negara adalah meyakinkan dan menyiapkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bahwa anak adalah masa depan bangsa kita. Makin banyak anak cerdas dan hebat, bangsa kita makin hebat juga. Tapi ini memerlukan leadership, mental harus dirombak. Jadi Jangan ditakuti," lontarnya lagi.

Sebelumnya, perihal penghentikan program KB dua anak cukup tersebut, diluncurkan Gubernur I Wayan Koster, dengan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program KB Krama Bali. Ingubr tersebut diteken pada 14 Juni 2019 lalu.

"Menginstruksikan wali kota/bupati se-Bali segera menghentikan kampanye dan sosialisasi 'keluarga berencana (KB) dengan dua anak cukup atau dua anak lebih baik' kepada jajarannya yang menangani urusan keluarga berencana," demikian petikan instruksi Koster. Pertimbangannya adalah kearifan lokal.

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo, menegaskan, kebijakan dua anak cukup tersebut sudah diseleraskan dengan kajian ilmu kesehatan. Terkait langkah Koster tersebut, ia mengatakan kepala daerah berhak membuat aturan seusuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerahnya.

Namun demikian, Hasto tetap ingin menyampaikan persoalan utama perlunya program KB. "Kami ini selalu ingin menjelaskan, menyampaikan bahwa pertimbangan jumlah anak itu, adalah pertimbangan biologis, pertimbangan kesehatan," kata Hasto kepada wartawan.

"Saya pun akan sampaikan kepada Pak Gubernur Bali dalam waktu dekat ini untuk menyampaikan bahwa pertimbangan kita adalah pertimbangan biologis. Penelitian di seluruh dunia semua punya evidence based, punya keseragaman yang sama di-statistics review yang sama bahwa anak ketiga ke atas angka kematian ibunya tinggi," lanjutnya.

Pertimbangan biologi dan kesehatan inilah yang akan disampaikan kepada Gubernur Bali. Selain itu, rahim perempuan berisiko tinggi pada kelahiran anak ketiga dan setelahnya. ***