Kalangan profesional yang dimaksudnya, termasuk tidak diusulkan oleh partai politik.

"Jaksa agung sebaiknya tidak berasal dari partai politik, baik kader partai politik, pernah menjadi partai politik maupun diusulkan oleh partai politik," lontarnya.

Menurut Pangi, kalau jaksa agung dari partai politik dikhawatirkan ada bias orientasi penegakan hukum dan dapat terjadi sikap "tebang pilih" dalam pemberantasan korupsi. "Hal ini dikhawatirkan dapat merusak jalan pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi tak membantah bahwa partainya masih mengincar kursi Jaksa Agung. Menurutnya, semua partai boleh melirik posisi tersebut, tetapi keputusan akhir pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). ***