"Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang... juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang," demikian salah satu kutipan surat tersebut.

Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang tersebut.

China juga didorong untuk mengizinkan 'kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang'.

Para Dubes tersebut juga meminta surat yang mereka sampaikan, ditetapkan sebagai dokumen resmi pada Dewan HAM PBB, yang akan mengakhiri sesi rapat ke 41 di Jenewa, Swiss pada Jumat (12/7/2019) besok.

Untuk diketahui, selama ini para diplomat PBB tergolong jarang mengirimkan surat terbuka kepada Dewan HAM PBB dalam mengkritik penegakan HAM salah satu negara. Langkah yang kini diambil para diplomat PBB ini, mungkin menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk bisa mengarahkan sorotan ke Xinjiang. Terutama diketahui bahwa China memiliki cukup dukungan untuk menolak sebuah resolusi resmi.

Dalam pernyataan sebelumnya, otoritas China menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai 'pusat pendidikan kejuruan' yang diikuti secara sukarela dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja.