RIAU24.COM -  Lebih dari 20 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), beramai-ramai mengecam China, karena bertindak sewenang-wenangan terhadap warga minoritas muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya, di wilayah Xinjiang.

Kecaman itu dituangkan dalam surat yang dikirimkan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, baru-baru ini. Surat itu dikirimkan kepada Presiden Dewan HAM PBB, Coly Seck dan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

Dilansir AFP, Kamis 11 Juli 2019, surat tersebut dirilis ke media pada Rabu (10/7/2019) waktu setempat. Surat tersebut ditandatangani para Duta Besar (Dubes) untuk PBB dari 22 negara, termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jerman.

Perlakuan sewenang-wenang penguasa Negeri Tirai Bambu terhadap muslim Uighur tersebut, sebenarnya sudah sering disuarakan. Sejumlah kesaksian dari mereka yang pernah ditahan, juga sudah sering diekspos media massa di seluruh dunia.

China dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai 'kamp konsentrasi' di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China.

Dirangkum detik, surat yang dikirimkan kepada Dubes PBB dari berbagai negara itu menyatakan kekhawatiran terhadap tindakan otoritas China terhadap warga minoritas di Xinjiang.

"Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang... juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang," demikian salah satu kutipan surat tersebut.

Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan yang dilakukan secara sewenang-wenang tersebut.

China juga didorong untuk mengizinkan 'kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang'.

Para Dubes tersebut juga meminta surat yang mereka sampaikan, ditetapkan sebagai dokumen resmi pada Dewan HAM PBB, yang akan mengakhiri sesi rapat ke 41 di Jenewa, Swiss pada Jumat (12/7/2019) besok.

Untuk diketahui, selama ini para diplomat PBB tergolong jarang mengirimkan surat terbuka kepada Dewan HAM PBB dalam mengkritik penegakan HAM salah satu negara. Langkah yang kini diambil para diplomat PBB ini, mungkin menjadi satu-satunya opsi yang tersedia untuk bisa mengarahkan sorotan ke Xinjiang. Terutama diketahui bahwa China memiliki cukup dukungan untuk menolak sebuah resolusi resmi.

Dalam pernyataan sebelumnya, otoritas China menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai 'pusat pendidikan kejuruan' yang diikuti secara sukarela dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja.

Otoritas China berdalih pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan, terorisme dan separatisme. ***