RIAU24.COM -  Wakil ketua komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan Husaimi Hamidi tidak mempermasalahkan penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini. Sebab dengan adanya sistem zonasi tidak ada siswa dekat dengan sekolah tidak bersekolah. 

"Satu sisi zonasi itu baik dan kita tidak mempermasalahkan, namun  disisi lain ada tidak baiknya karena sekolah itu tidak berkwalitas karena tidak ada kompetisi di dalam itu sehingga anak cerdas agak mules belajarnya karena tidak ada lawanya, "kata Husaimi di DPRD Riau. Rabu 10 Juli 2019.

Tapi sambung Husaimi bukan itu letak masalahnya, yang menjadi masalah saat ini apakah semua siswa akan masuk sekolah negeri, lalu bagaimana dengan nasib sekolah swasta yang merupakan bagian dari lembaga yang mencerdaskan bangsa. 

"Swasta ini kan bagian dari lembaga yang mencerdaskan bangsa, lalu bagiamana dengan nasib mereka jika semua masuk ke negeri, disitu itu letak masalahnya," ujarnya. 

Oleh karena itu Husaimi menyarankan agar sekolah swasta di Riau ini bisa dibantu pemerintah melalui dana bantuan opersional daerah (Bosda) dan bantuan operational sekolah (Bos) agar siswa bisa bersekolah disana. Sebab selama ini banyak masyarakat yang keberatan masuk sekolah swasta karena biayanya mahal lantaran swasta hanya mendapatkan Bosda saja sementara dana Bos tidak. 

"Swasta hanya mendapatkan dana Bosda saja sementara di negeri mendapatkan keduanya dan malahan ada pungutan uang komite dan ini kan tidak adil dan berbanding terbalik.  Jadi wajar menurut saya masyarakat keberatan masuk sekolah swasta karena biayanya mahal, " jelasnya.