RIAU24.COM -  Wakil ketua komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan Husaimi Hamidi tidak mempermasalahkan penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini. Sebab dengan adanya sistem zonasi tidak ada siswa dekat dengan sekolah tidak bersekolah. 

"Satu sisi zonasi itu baik dan kita tidak mempermasalahkan, namun  disisi lain ada tidak baiknya karena sekolah itu tidak berkwalitas karena tidak ada kompetisi di dalam itu sehingga anak cerdas agak mules belajarnya karena tidak ada lawanya, "kata Husaimi di DPRD Riau. Rabu 10 Juli 2019.

Tapi sambung Husaimi bukan itu letak masalahnya, yang menjadi masalah saat ini apakah semua siswa akan masuk sekolah negeri, lalu bagaimana dengan nasib sekolah swasta yang merupakan bagian dari lembaga yang mencerdaskan bangsa. 

"Swasta ini kan bagian dari lembaga yang mencerdaskan bangsa, lalu bagiamana dengan nasib mereka jika semua masuk ke negeri, disitu itu letak masalahnya," ujarnya. 

Oleh karena itu Husaimi menyarankan agar sekolah swasta di Riau ini bisa dibantu pemerintah melalui dana bantuan opersional daerah (Bosda) dan bantuan operational sekolah (Bos) agar siswa bisa bersekolah disana. Sebab selama ini banyak masyarakat yang keberatan masuk sekolah swasta karena biayanya mahal lantaran swasta hanya mendapatkan Bosda saja sementara dana Bos tidak. 

"Swasta hanya mendapatkan dana Bosda saja sementara di negeri mendapatkan keduanya dan malahan ada pungutan uang komite dan ini kan tidak adil dan berbanding terbalik.  Jadi wajar menurut saya masyarakat keberatan masuk sekolah swasta karena biayanya mahal, " jelasnya. 

Kemudian lanjut Husaimi untuk menyelesaikan masalah zonasi ini Dia menyarankan bagaimana sekolah swasta ini diperbaiki dengan cara melakukan subsidi serta mendirikan sekolah negeri baru sebab tahun 2019 ini baru satu sekolah dibangun. 

" Hal ini diminta karena daya tampung sekolah negeri saat ini hanya 35 persen sementara 65 persen masuk ke swasta.  Dan jika Riau ingin bersaing segara persiapkan sarana dan prasarana dan benahi sekolah swasta jangan sampai mati.  Dan Saya juga mendukung program dari gubernur Riau yang baru Syamsuar-Edy Natar tentang pendidikan gratis, "terang politisi PPP itu. 

Husaimi juga mengatakan pihaknya akan memperjuangkan Bosda dan Bos masuk ke swasta. Sebab Bosda itu akan membantu penambahan dana Bos yang gunaya untuk membantu gaji guru, tapi dengan catatan kepala sekolah harus mengunakan Bosda dan Bos benar-benar real. 

" Kapan perlu BPK audit setiap sekolah dana bosda ini betul atau tidak diperuntukkan, "tuturnya.

Sebelumnya, ketua DPRD Riau Septina Primawati mengaku terus menerima laporan keluhan dari orang tua siswa terkait polemik sistem zonasi. Salah satu keluhan itu ialah siswa tempatan tidak bisa diterima lantaran jumlah sekolah tidak sepadan dengan jumlah siswa yang mendaftar. 

Maka dari itu Septina berharap pemerintah melalui dinas pendidikan segera mencarikan solusinya. Sebab jika tidak dibantu mereka terpaksa akan pergi ke sekolah swasta yang bianya cuku mahal. 

"yang kasian kita itu orang tua siswa yang tidak mampu yang kita ketahui biaya masuk swasta tidak sama dengan sekolah negeri, jadi kita minta pemerintah daerah melalui dinas terkait segera mencarikan solusinya dan memperhatikan hal seperti ini, "katanya. Selasa 9 Juli 2019.