Penghitungan di TPS kemarin terhitung tanggal 18-19 April. Padahal, anggota yang berangkat mengawasi kotak suara mulai dilakukan sejak tanggal 14 April. Sehingga, selisih honor yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja mereka.

"Hak anggota tetap kami tidak potong. Berkaitan dengan ini saya sudah menurunkan Wakapolda, Dirkrimsus, Karo Ops dan Propam untuk melakukan investigasi ke Halamahera Selatan," tegas Suroto, dilansir viva.

Sementara itu, Polres Halmahera Selatan juga memiliki anggaran tersendiri untuk pengamanan pemilu. Anggaran itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab polres setempat bukan tanggung jawab Polda Maluku Utara. 

Suroto membantah rumor yang menyebutkan ada anggota yang mengancam akan melakukan aksi mogok pengamanan pemilu bila permasalahan honor tidak diselesaikan.

"Tak ada itu. Kebetulan anggota Polda ada Brimob satu peleton, Sabara satu peleton, dan pleno tetap berjalan," kata Suroto.

Ia juga mengatakan, kejadian ini menjadi pelajaran dan evaluasi bagi pihaknya. Setelah permasalahan ini selesai, pihaknya akan mengeveluasi semua anggaran pengamanan di seluruh polres di wilayah hukum Polda Maluku Utara. ***