RIAU24.COM -  Kapolda Maluku Utara, Brigjen Polisi Suroto, membenarkan bahwa ada ratusan anggotanya yang mengamuk di Mapolres Halmahera Selatan, Senin 28 April 2019.

Saat ini, video yang berisi rekaman aksi ratusan anggota polisi yang mengamuk tersebut, sudah tersebar dan menjadi viral di media sosial. 

Kapolda Maluku Utara Suroto juga membenarkan, mereka mengamuk karena terkait pembayaran honor pengamanan Pemilu 2019.

"Ini hanya miskomunikasi saja. Kita memang mendapatkan anggaran dari PAM pengamanan itu indeksnya per orang Rp171.000. Di mana uang saku Rp53 ribu, makan Rp97 ribu, jasa angkut logistik Rp12 ribu, bekal kesehatan Rp9 ribu, total Rp171 ribu per hari," terangnya, saat memberi keterangan pers di kantornya, siang ini.

Lebih lanjut, Surot menerangkan, honor tersebut hanya diberikan selama tiga hari, yakni saat pemungutan, penghitungan suara dan pleno. 

Namun dalam pelaksanaannya, pelaksanaan rekapitulasi suara di tingkat PPK sering molor dari jadwal. Karena itu, anggota Kepolisian meminta anggaran tersebut dilebihkan.

Penghitungan di TPS kemarin terhitung tanggal 18-19 April. Padahal, anggota yang berangkat mengawasi kotak suara mulai dilakukan sejak tanggal 14 April. Sehingga, selisih honor yang diberikan tidak sesuai dengan kinerja mereka.

"Hak anggota tetap kami tidak potong. Berkaitan dengan ini saya sudah menurunkan Wakapolda, Dirkrimsus, Karo Ops dan Propam untuk melakukan investigasi ke Halamahera Selatan," tegas Suroto, dilansir viva.

Sementara itu, Polres Halmahera Selatan juga memiliki anggaran tersendiri untuk pengamanan pemilu. Anggaran itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab polres setempat bukan tanggung jawab Polda Maluku Utara. 

Suroto membantah rumor yang menyebutkan ada anggota yang mengancam akan melakukan aksi mogok pengamanan pemilu bila permasalahan honor tidak diselesaikan.

"Tak ada itu. Kebetulan anggota Polda ada Brimob satu peleton, Sabara satu peleton, dan pleno tetap berjalan," kata Suroto.

Ia juga mengatakan, kejadian ini menjadi pelajaran dan evaluasi bagi pihaknya. Setelah permasalahan ini selesai, pihaknya akan mengeveluasi semua anggaran pengamanan di seluruh polres di wilayah hukum Polda Maluku Utara. ***