"Pokoknya PBB, UNSC, Court Of Human Right dan sebagainya. Semua pihak yang sah," ujarnya lagi, dilansir cnnindonesia.

Hashim menegaskan jika pihaknya menemukan bukti kecurangan pemilu, maka hal itu tak akan pernah diterima dan ditoleransi.

Bahkan menurutnya, pengerahan people power pun sah dilakukan. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa rakyat memiliki kuasa atas hak pilih dan hak politiknya.

Sebelumnya, perihal people power tersebut telah terlebih dahulu dilontarkan politikus Amien Rais. Dikatakan, pihaknya akan mengerahkan people power jika timnya menemukan kecurangan Pemilu 2019.

Amien mengaku enggan menggugat ke MK sesuai mekanisme yang berlaku. "Kami enggak akan ke MK lagi, kami langsung people power," kata Amien Rais, saat menghadiri aksi  di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di  Jakarta, Minggu akhir pekan kemarin. ***