Caleg DPR RI ini juga menilai struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6.8 juta jiwa, ternyata nyaris sama dengan Jabar, Jateng dan Jatim yang berpenduduk 32 - 47 juta . 

“ Ingat Riau sedang menghadapi masa sulit, masyarakat sudah paham, APBD 2018  defisit lebih Rp 1 triliun, begitupun tahun 2019 APBD turun menjadi Rp 9.1 triliun, “ tuturnya.

Lebih lanjut Bagus mendorong agar Gubernur mengambil langkah cepat mengkaji secara komprehensif perampingan OPD. Menurut pandangan Bagus Santoso, akan lebih tepat dengan struktur organisasi ramping namun memiliki fungsi yang besar. Bukan sebaliknya gemuk tapi fungsinya tak maksimal. 

Jangan sampai, sambung Bagus, ada kesan seperti sebelum- sebelumnya karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses, digemukkan SOTK,  tujuannya melenceng dari visi dan misi saat kampanye. 

"Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. Untuk Pejabat eselon ll harus disediakan dana operasional jabatan dan Gedung belum lagi kendaraan dan hak- hak lainnya sementara program dan kegiatan untuk belanja langsung minim," katanya.

Jika perampingan tidak dilakukan, pemerintah daerah harus mencari dana segar untuk membantu pembangunan di Provinsi Riau.