RIAU24.COM -  PEKANBARU- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang gemuk dengan jumlah dinasnya yang banyak dipastikan menimbulkan konsekwensi kebutuhan anggaran yang membengkak. Karena itu, perampingan OPD perlu dilakukan.

Demikian dikatakan  Bagus Santoso, anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN menanggapi rencana Gubernur Riau Syamsuar yang akan melakukan perampingan terhadap struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

 

Menurutnya, merampingkan OPD yang gemuk ketika keuangan tidak mendukung, anggaran terus defisit dipandang sebagai langkah tepat. Lebih lanjut dikatakan bahwa Perampingan jangan hanya OPD saja tetapi juga Biro- Biro sebab tak efektif dan efisien. 

“OPD dan Biro yang gemuk itu ibarat obesitas maka lebih boros anggaran,” imbuhnya.

Bagus Santoso juga menilai struktur OPD yang ada saat ini cukup gemuk bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sekitar 6.8 juta jiwa. Struktur OPD yang besar ini dinilai pemborosan. “ Di daerah lain justeru yang minta perampingan itu DPRD, di Provinsi Babel, Kabupaten Wajo, DPRD Jombang dan jauh hari sudah dilakukan Pemprov DKI,” kata Bagus.

Caleg DPR RI ini juga menilai struktur OPD Provinsi Riau gemuk jika dilihat dari jumlan penduduk sekitar 6.8 juta jiwa, ternyata nyaris sama dengan Jabar, Jateng dan Jatim yang berpenduduk 32 - 47 juta . 

“ Ingat Riau sedang menghadapi masa sulit, masyarakat sudah paham, APBD 2018  defisit lebih Rp 1 triliun, begitupun tahun 2019 APBD turun menjadi Rp 9.1 triliun, “ tuturnya.

Lebih lanjut Bagus mendorong agar Gubernur mengambil langkah cepat mengkaji secara komprehensif perampingan OPD. Menurut pandangan Bagus Santoso, akan lebih tepat dengan struktur organisasi ramping namun memiliki fungsi yang besar. Bukan sebaliknya gemuk tapi fungsinya tak maksimal. 

Jangan sampai, sambung Bagus, ada kesan seperti sebelum- sebelumnya karena ingin membalas budi dan menampung tim sukses, digemukkan SOTK,  tujuannya melenceng dari visi dan misi saat kampanye. 

"Tambunnya OPD diketahui sebagai salah satu biang menguras anggaran. Untuk Pejabat eselon ll harus disediakan dana operasional jabatan dan Gedung belum lagi kendaraan dan hak- hak lainnya sementara program dan kegiatan untuk belanja langsung minim," katanya.

Jika perampingan tidak dilakukan, pemerintah daerah harus mencari dana segar untuk membantu pembangunan di Provinsi Riau. 

"Akibat OPD gemuk, jika terus dibiarkan, APBD akan habis tersedot untuk program dan kegiatan rutin. Kecuali sanggup mendatangkan dana segar, apalagi bisa mendapatkan duit otonomi khusus ( Otsus) seperti di Papua dan Aceh atau minimal APBD kita kembali mencapai 14 triliun ,” ungkap Bagus.***

 

R24/bara