RIAU24.COM -  BENGKALIS - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra meminta kepada Dinas Sosial Bengkalis agar memvalidasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN KIS (kartu indonesia sehat) untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Namun, berjalannya waktu pelayanan kesehatan harus tetap diberikan kepada pasien miskin atau pasien yang tidak mampu.

Dikatakan dr Ersan Saputra, pada tahun 2019 melalui pemerintah Kabupaten Bengkalis menaikkan jumlah peserta mengikuti program asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tetapi, Premi atau iuran yang di tanggung Pemkab Bengkalis sharing bajet dengan Propinsi Riau, melonjak hingga 10.000 jiwa peserta atau mencapai 64.685 jiwa.

"Tahun 2019 ini kita akan berbenah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Artinya, kita telah melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial dalam pendataan agar program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu benar benar tepat sasaran,"ungkap dr Ersan Saputra, Kamis 7 Februari 2019.

Masih kata Ersan, dibanding tahun sebelumnya, data masyarakat peserta yang ditanggung pemda Bengkalis berasal dari verifikasi dan validasi  dinas sosial, ditahun 2019 dengan terjadi peningkatan.