RIAU24.COM -  BENGKALIS - Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra meminta kepada Dinas Sosial Bengkalis agar memvalidasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN KIS (kartu indonesia sehat) untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Namun, berjalannya waktu pelayanan kesehatan harus tetap diberikan kepada pasien miskin atau pasien yang tidak mampu.

Dikatakan dr Ersan Saputra, pada tahun 2019 melalui pemerintah Kabupaten Bengkalis menaikkan jumlah peserta mengikuti program asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tetapi, Premi atau iuran yang di tanggung Pemkab Bengkalis sharing bajet dengan Propinsi Riau, melonjak hingga 10.000 jiwa peserta atau mencapai 64.685 jiwa.

"Tahun 2019 ini kita akan berbenah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Artinya, kita telah melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial dalam pendataan agar program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu benar benar tepat sasaran,"ungkap dr Ersan Saputra, Kamis 7 Februari 2019.

Masih kata Ersan, dibanding tahun sebelumnya, data masyarakat peserta yang ditanggung pemda Bengkalis berasal dari verifikasi dan validasi  dinas sosial, ditahun 2019 dengan terjadi peningkatan.

"Meskipun, menentukan layak tidaknya jadi peserta adalah Dinsos tapi Kita berhak (Diskes) berhak memutuskan atau menolak peserta bila mana tidak memenuhi kriteria miskin ataupun kurang mampu. Artinya, tahun ini kita benar benar akan mendata pesereta yang memang layak menerima pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemkab bengkalis,"ujar dr Ersan

Saat disinggung, warga tak mampu yang menjadi sasaran program ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik tanpa membayar premi. Dia melanjutkan dan menhayangkan bahwa program ini juga dinikmati masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik.

"Memang kita tidak pungkiri hal itu, banyak juga ditemukan dilapangan orang yang punya kendaraan atau gadget bagus, tapi masih juga mendapatkan PBI. Dan itu akan kita lakukan pendataan serta pengawasan agar lebih baik jadi PBI bisa benar-benar sampai ke orang miskin,"bebernya lagi.(***)

R24/phi