RIAU24.COM -  Ketua komisi V DPRD Riau Aherson meminta pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar menanggung semua biaya BPJS kesehatan untuk masyarakat Riau. Hal ini dikatakannya terkait kebijakan pemerintah pusat yang tidak menanggung BPJS sepenuhnya. 

"Kalau kita memikirkan masyarakat kecil seharusnya di cover semunya oleh pemerintah apalagi penyakit bersekala besar.  Tapi kita tidak tahu apa penyebabnya seperti ini. Dan tentu mungkin bisa dilihat dari neraca keuangan negara tapi setakat itu kita tidak tahu apa perkembangannya," kata Aherson di DPRD Riau.  Senin 21 Januari 2019.

Tapi yang jelas lanjut Aherson pemerintah diharapkan meng-cover BPJS di Riau ini. Sebab hal ini melihat kehidupan masyarakat dan perekonomian yang lesu saat ini, kemudian ditambah lagi income per kapita juga turun, yang tentu pasti efek dominonya penyakit semakin banyak di masyarakat lantaran tidak suburnya perekonomian masyarakat. 

"Jadi kita tidak ingin dengan kondisi perekonomian lesu ini ditambah BPJS tidak gratis lagi akan muncul gejolak di masyarakat nantinya, dan kita tidak ingin seperti itu, maka dari itu kita minta pemerintah pusat untuk arif dalam menyikapi hal ini, "jelasnya. 

Tapi saat ini tambah politisi Demokrat itu,  kebijakan itu sudah diterapkan oleh pemerintah dan ini artinya suka atu tidak kebijakan ini harus dijalankan. Namun Dirinya tetap berharap BPJS ini diatur oleh pemerintah daerah. 

" Tahun kemarin di komisi kita sudah anggarkan 25 miliar untuk pembiayaan utang di BPJS kalau tidak salah. Dan semuanya kita lakukan karena dibolehkan oleh undang-undang namun jika tidak dibolehkan yang tidak bisa kita anggarkan, "pungkasnya.