"Saat ini Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rohil saat ini dipimpin Wakil Bupati dan sekretariatnya Kepala Bappeda. Kami dari Bappeda sudah mencatat nama-nama TNPK ini, kami sudah ambil datanya dan akan dikasikan keseluruh Kecamatan untuk dapat di pakai dalam hal program-program penanggulangan kemiskinan," kata Job Kurniawan.

Lanjutnya, dengan adanya TNPK Kabupaten ini dapat saling berkoordinasi dan bersinergi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan serta membuat laporan ke TNPK Propinsi, walaupun tupoksinya ada pada Dinas Sosial. Salah satu yang dibahas pada rakor hari ini bagaimana program ini dapat dilakukan dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), sehingga apapun keluhan masyarakat dapat terinput, jadi tau apa keluhan masyarakat," jelasnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan dijelaskanya lagi, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin seperti yang sudah berjalan saat ini, ada bantuan KIS, beras Rastra, RLH dan PKH, karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

"Dengan sistem layanan rujukan terpadu kedepannya, sehingga apapun keluhan masyarakat itu, masyarakat dapat input sendiri apa yang dibutuhkan. Selama ini taunya ada bantuan RLH, PKH atau KIS masyarakat tinggal menerima, padahal ada kalanya masyarakat itu hanya butuh modal usaha atau cuma sekedar butuh kursi roda dan lainnya," ungkap Job Kurniawan.

 

Launching Penyaluran Bantuan Non Tunai PKH dan KPM Perluasan