Rohil, Riau24.com - Angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sampai saat ini tergolong masih tinggi, yakni 7,67 persen.

Hal ini membuat pemerintah daerah masih terus fokus berupaya bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program unggulan. Terkhusus dari sektor infrastruktur jalan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat petani.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rohil, Ir Budianto kepada riaupotenza.com mengatakan, bahwa kemiskinan di daerah Rohil didominasi oleh masyarakat yang berada di daerah pesisir. Profesi masyarakat tergolong miskin ini diantaranya ada nelayan tradisional dan petani.

Dari segi sosial ekonomi masyarakat, lanjut Budianto, Kabupaten Rohil merupakan daerah angka kemiskinan yang lumayan baik, dibanding dengan Kabupaten Meranti yang angka kemiskinannya mencapai 34 persen.

"Rohil lumayan baiklah kalau dibanding dengan Kepulauan Meranti dan ada satu kabupaten lainnya. Kendati ini juga harus ditingkatkan," kata Budianto.

Kemudian, daerah terbaik dengan angka kemiskinan yang terendah adalah kota Pekanbaru yang hanya 3 persen saja, lalu disusul kota Dumai 5 persen dan Kabupaten Siak.

Data persentase itu, lanjutnya, berdasarkan survei petugas BPS dilapangan juga yang menjadi acuan adalah sampel masyarakatnya. Seperti dari data penerima beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Kendati munculnya angka demikian, jelas Budianto, berdasarkan survei responden dan masyarakat langsung. Dan lebih terukur lagi data tersebut adalah tetap dari BPS pusat dan tidak boleh dari data BPS daerah.

"Kita tidak boleh mengeluarkan data, yang boleh adalah data pusat. Tidak bisa BPS daerah mengeluarkan data karena banyak proses yang harus dilakukan," katanya.

Sebab, lanjutnya untuk memegang keakuratan data itu sangat sulit. Sehingga, BPS pusat harus mengkroscek data terlebih dahulu serta mengevaluasi. Maka jika ada yang keliru, seluruh data dikembalikan ke daerah.

Pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi program skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil). Sebab itulah, Bupati Rohil, H Suyatno membantah bahwa tidak adanya lagi pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin.

"Kepada siapapun yang mengetahui tentang keberadaan masyarakat miskin dengan kondisi tempat tinggal yang sangat memprihatinkan atau tidak layak, saya menghimbau segera menyampaikan ke Pemkab rohil atau langsung dengan dirinya," imbau Bupati.

Pemkab Rohil maupun dirinya secara pribadi sangat berterima kasih kepada siapapun yang menyampaikan informasi mengenai adanya masyarakat miskin termasuk kepada awak media yang cepat mengetahui informasi tentang keberadaaan warga miskin yang ada di Negeri Seribu Kubah.

Cukup dengan menyerahkan KTP dan Kartu keluarga (KK) maka akan langsung diproses. Namun sebelum di berikan bantuan terlebih dahulu pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Bappemas, Camat dan Penghulu setempat.

Kemudian barulah dilakukan kros cek di lapangan untuk memastikannya. Hal ini katanya guna mengetahui benar tidaknya masyarakat itu warga tempatan atau hanya pendatang yang baru menetap di daerah tersebut.

"Siapapun dia kita siap bantu. Namun, kita khawatirnya mereka bukan warga Rohil melainkan pendatang yang berpura-pura miskin agar di perhatikan oleh pemerintah daerah. Disisi lain kadang mereka disini pura-pura miskin di daerah tempat tinggalnya sebenar punya kebun yang luas," ucap Suyatno sembari menyikapi adanya warga yang yang ditinggal digubuk dikecamatan Pekaitan dengan berlantaikan tanah.

Bagi warga Rohil yang membutuhkan bantuan berupa RLH pihaknya tidak akan melihat dari agama, suku maupun Ras. "Asalkan warga itu orang asli Rohil dilengkapi dengan surat kepemilikan tanah, KTP, dan KK dan memang tidak mampu pasti akan kita bantu," ulasnya.

 

Bappeda Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rohil menggelar rapat koordinasi (Rakor) program penanggulangan kemiskinan. Wakil Bupati Rohil, Drs Jamiludin mengajak seluruh OPD untuk dapat secara bersama-sama dapat berperan aktif dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rohil.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran Data dan Indikator menjadi faktor yang sangat penting.

"Penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Rohil harus dilakukan secara integrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral. Selain itu, yang paling utama harus didukung dengan basis data yang lengkap. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin," kata Jamiludin.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rohil, Job Kurniawan menyampaikan bahwa Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten saat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati dan sekretariatnya berada di kantor Bappeda.

"Saat ini Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rohil saat ini dipimpin Wakil Bupati dan sekretariatnya Kepala Bappeda. Kami dari Bappeda sudah mencatat nama-nama TNPK ini, kami sudah ambil datanya dan akan dikasikan keseluruh Kecamatan untuk dapat di pakai dalam hal program-program penanggulangan kemiskinan," kata Job Kurniawan.

Lanjutnya, dengan adanya TNPK Kabupaten ini dapat saling berkoordinasi dan bersinergi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan serta membuat laporan ke TNPK Propinsi, walaupun tupoksinya ada pada Dinas Sosial. Salah satu yang dibahas pada rakor hari ini bagaimana program ini dapat dilakukan dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), sehingga apapun keluhan masyarakat dapat terinput, jadi tau apa keluhan masyarakat," jelasnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan dijelaskanya lagi, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin seperti yang sudah berjalan saat ini, ada bantuan KIS, beras Rastra, RLH dan PKH, karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

"Dengan sistem layanan rujukan terpadu kedepannya, sehingga apapun keluhan masyarakat itu, masyarakat dapat input sendiri apa yang dibutuhkan. Selama ini taunya ada bantuan RLH, PKH atau KIS masyarakat tinggal menerima, padahal ada kalanya masyarakat itu hanya butuh modal usaha atau cuma sekedar butuh kursi roda dan lainnya," ungkap Job Kurniawan.

 

Launching Penyaluran Bantuan Non Tunai PKH dan KPM Perluasan
Pemkab Rohil me-launching penyaluran bantuan non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perluasan Kabupaten Rohil tahun 2018.

Untuk perluasan KPM dikabuaten rokan hilir terjadi kenaikan 100 persen lebih. Dimana hingga tahun 2017 kemaren data penerima PKH yang tersebar di 18 keamatan dirohil tercatat sebanyak 16.453 KPM dengan anggaran lebih kurang Rp31 Miliar. Dengan terjadinya kenaikan perluasan ini tentunya kita berharap bisa membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan anak.

Bantuan PKH ini menjembatan hubungan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Untuk itu atas nama pemeritah daerah kita mengucapkan terima kasih kepada pendamping dan pelopor PKH yang telah bekerja dengan sangat baik khususnya dalam hal melakukan pendataan penerima PKH," kata Sekda, Surya Arfan.

Untuk penyalur bantuan tersebut kita memilih dan mempercayakan kepada Bank Mandiri. Sebagaimana yang kita ketahui, Bank Mandiri ini keberadaannya sangat terbatas dirohil, karena Bank ini hanya ada di Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih. Untuk itu kita minta kepada Bank Mandiri untuk langsung kepada masyarakat yang jaraknya sangat jauh dari bank tersebut.

Kadis Sosial Rohil, dr HM Junaidi Saleh MKes mengatakan, Program PKH ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dimana Program ini memberikan bantuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan mulai dari anak-anak tingkat SD hingga SMA, lansia, dan keluarga miskin lainnya.

Diterangkan, pada tahun 2014 penerima PKH di Rohil berjumlah 2.357 keluarga, tahun 2015 terjadi penembahan menjadi 1.634 penerima, tahun 2016 terjadi lagi penembahan dan menjadi 5.238 penerima, dan alhamdulillah tahun 2017 kita kembali mendapatkan perluasan KPM sebanyak 8.650 penerima, total penerima sampai akhir 2017 lalu sebanyak 16.453 orang," tutupnya.

Masyarakat akan Terima 245 Unit RLH
Masyarakat miskin di Kabupaten Rohil tahun 2018 ini kembali mendapat kabar gembira. Pasalnya, pemkab Rohil dan pemerintah provinsi Riau akan kembali menyalurkan 245 unit rumah layak huni (RLH).

"Tahun ini dari kabupaten menyediakan 79 unit RLH dan dari provinsi menyedialan 166 unit RLH," Kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukimam (Perkim) Rohil, Zulfahmi ST MT.

Zulfahmi menjelaskan, 79 unit dari Pemkab itu untuk dibagikan di wilayah pesisir Rohil dari delapan kecamatan yakni Kecamatan Bangko, Sinaboi, Panipahan, Kubu, Kuba, Pekaitan, Batu Hampar, dan Simpang Kanan.

Sedangkan 166 unit, sesuai hasil rapat koordinasi belum lama ini dengan Pemprov Riau dibagikan untuk 10 kecamatan diwilayah daratan Rohil. Adapun 10 kecamatan itu yakni, Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Pujud, Tanjung Medan, Bagan sinembah, Bagan sinembah Raya dan Balai Jaya.

Bantuan tersebut lanjutnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Rohil agar masyarakat yang tidak mampu itu kedepan kehidupannya baik segi ekonomi dan kesehatannya bisa lebih baik.

Zulfahmi juga mengatakakan, dalam catatan mereka yang bekersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), masih ada 5000 unit lagi yang diperkirakan layak menerima RLH. Meskipun adanya bantuan RLH yang diberikan pemerintah tiap tahunnya itu, dia berharap kedepan agar tidak ada lagi masyarakat yang tetap berharap dibantu RLH oleh pemerintah.

Sementara Kriteria penerima RLH, merupakan keluarga miskin yang dilengkapi rekomendasi penghulu dan camat serta dukungan data statistik dari tim nasional TNP2K. Harapan dengan diberikan adanya bantuan iti kehidupannya bisa kayak dan memotivasi masyarakat untuk bisa berusaha lebih baik.

Ribuan Keluarga Miskin Di Rohil Lulus Verifikasi PKH
Sebanyak 5.238 Keluarga miskin dikabupaten Rokan Hilir (Rohil) dinyatakan lulus verifikasi dan masuk sebagai peserta program keluarga harapan (PKH) dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Hasil ini didapat setelah tim pendamping PKH Rohil melakukan tahap verifikasi terhadap 7.258 data pengembangan baru peserta PKH.

"Data PKH untuk pengembangan baru yang kita terima dari pusat, TNP2K sebanyak 7.248 peserta, namun setelah dilakukan verifikasi oleh pendamping PKH dilapangan hasilnya tinggal 5.238 peserta," kata Koordinator PKH Rohil, Kusrul.

Dikatakan, para pendamping PKH disetiap kecamatan hanya melakukan pemuktahiran data apakah calon peserta yang namanya terdaftar masih ada orangnya atau masih layak. Sebab data yang di terima dari TNPPK pusat berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah yang pendataannya pada tahun 2011 lalu.

"Kami hanya melakukan pemuktahiran data, pertama yang dilihat harus ada komponennya seperti ada ibu hamil, balita, anaknya sekolah dan distabilitas serta lansia. Jadi bisa saja namanya terdaftar tapi komponennya tidak ada, juga ada sudah meninggal atau sudah sejahtera," jelas Kusrul.

Dijelaskannya, untuk Kabupaten Rokan Hilir peserta PKH yang lama mulai tahun 2014 ada 2.316 peserta, sementara data pengembangan baru tahun 2016 yang lulus verifikasi 5238 peserta. Jadi jumlah keluarga miskin (KM) Rohil yang berhak menerima bantuan dari Kementerian sosial pada program PKH tahap IV yang akan datang sebanyak 7.554 peserta," ujar Kusrul.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Drs Jamiluddin menyebutkan, penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Rohil tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, tapi harus dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral.

''Selain itu, yang paling utama adalah harus didukung dengan basis data yang lengkap. Karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin,'' kata Jamiludin pada saat membuka acara Rakor Program Penanggulangan Kemiskinan di aula kantor Bappeda, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau baru-baru ini.

Dia mengajak seluruh OPD untuk bekerja sungguh-sungguh dan secara bersama-sama berperan aktif dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rohil. 

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat tergantung dari kemampuan mengidentifikasikan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Untuk itu, peran data dan indikator menjadi faktor yang sangat penting,'' ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rohil, Job Kurniawan menerangkan, tim nasional penanggulangan kemiskinan kabupaten saat ini dipimpin langsung oleh wakil bupati dan sekretariatnya berada di kantor Bappeda.

"Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rohil saat ini dipimpin Wakil Bupati dan sekretariatnya Kepala Bappeda. Kami dari Bappeda sudah mencatat nama-nama TNPK ini, kami sudah ambil datanya dan akan diserahkan ke seluruh kecamatan untuk dapat digunakan dalam hal program-program penanggulangan kemiskinan," kata Job.

Dengan adanya TNPK Kabupaten ini, sambung Job, hendaknya dapat saling berkoordinasi dan bersinergi antar OPD dalam penanggulangan kemiskinan serta membuat laporan ke TNPK provinsi, walaupun tupoksinya ada pada Dinas Sosial. 

Salah satu yang dibahas pada rakor hari ini bagaimana program ini dapat dilakukan dengan sistem layanan rujukan terpadu (SLRT), sehingga apapun keluhan masyarakat dapat terinput. 

''Jadi bisa tahu apa keluhan masyarakat,'' jelasnya.Upaya penanggulangan kemiskinan, tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin seperti yang sudah berjalan saat ini misalnya bantuan KIS, beras Rastra, RLH dan PKH. 

Karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Pendekatan pemberdayaan yang dimaksud adalah agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya dan dengan sistem layanan rujukan terpadu kedepannya sehingga apapun keluhan masyarakat itu dapat terinput sendiri atas apa yang dibutuhkan selama ini. 

''Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat sehingga hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut," terang Job.   (***)