Data persentase itu, lanjutnya, berdasarkan survei petugas BPS dilapangan juga yang menjadi acuan adalah sampel masyarakatnya. Seperti dari data penerima beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

Kendati munculnya angka demikian, jelas Budianto, berdasarkan survei responden dan masyarakat langsung. Dan lebih terukur lagi data tersebut adalah tetap dari BPS pusat dan tidak boleh dari data BPS daerah.

"Kita tidak boleh mengeluarkan data, yang boleh adalah data pusat. Tidak bisa BPS daerah mengeluarkan data karena banyak proses yang harus dilakukan," katanya.

Sebab, lanjutnya untuk memegang keakuratan data itu sangat sulit. Sehingga, BPS pusat harus mengkroscek data terlebih dahulu serta mengevaluasi. Maka jika ada yang keliru, seluruh data dikembalikan ke daerah.

Pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi program skala prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil). Sebab itulah, Bupati Rohil, H Suyatno membantah bahwa tidak adanya lagi pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat miskin.