RIAU24.COM - Mantan Presiden Joko Widodo mengumumkan niat menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terus mempertanyakan keaslian ijazahnya. 

Alih-alih menutup bab, langkah ini justru membuka lembar baru: perdebatan akademik dan etis tentang batas antara rahasia pribadi dan kewajiban publik seorang pejabat negara. Di ruang ini, suara Rocky Gerung menjadi gema utama yang tak bisa diabaikan.

Rocky memulai dengan satu anggapan filosofis yang kuat: jika Presiden Jokowi benar-benar melaporkan kritik soal ijazah sebagai fitnah, maka ia sedang "masuk ke dalam jebakan".

Jebakan seperti apa? “Jebakan intelektualitas,” kata Rocky—sebuah ruang pengujian bagi kecakapan berpikir negara, bukan hanya keabsahan hukum semata.

“Justru karena ada kecurigaan, ya kembalikan aja. Untuk prosedur 2 menit, Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ‘ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu atau tidak’,” ujar Rocky.

Pernyataan itu bukan sekadar kritik prosedural. Ini adalah panggilan etik. Dalam negara yang mengaku demokratis, setiap alat legitimasi kekuasaan—termasuk ijazah—adalah milik publik. Rocky menolak menjadikan dokumen tersebut sekadar ‘barang bukti administratif’. Baginya, ini soal martabat seorang kepala negara.