RIAU24.COM - Isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali membelah opini publik. Meski Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberi klarifikasi resmi, keraguan tak serta-merta padam. Tak sedikit yang menganggap isu ini telah selesai secara administratif. 

Namun bagi Rocky Gerung, pengamat politik dan filsuf publik, persoalan ini justru baru dimulai: sebagai ujian etis atas demokrasi dan legitimasi moral seorang presiden.

“Yang ditagih bukan legalitas semata, tapi sikap etis. Bukan soal kejujuran moral saja, tapi soal komitmen seorang kepala negara terhadap prinsip dasar republik: tidak boleh ada rahasia di hadapan publik,” kata Rocky dalam diskusi di kanal YouTube miliknya.

Pernyataan Rocky menempatkan diskursus ini bukan semata di ranah hukum atau akademik, tetapi pada kedalaman moral politik. Dalam sebuah republik, kata dia, seluruh kepercayaan publik terhadap pemimpin dibangun atas transparansi. Bila ada data yang tak bisa diakses publik—apalagi menyangkut sejarah pendidikan presiden—maka yang terguncang bukan cuma dokumen, tapi kepercayaan terhadap institusi negara.

Klarifikasi dari UGM: Administratif Selesai, Publik Belum Puas

Universitas Gadjah Mada, melalui laman resminya, telah menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah sah dan asli. Bahkan seorang alumni Fakultas Kehutanan bernama Frono menyatakan bahwa bentuk ijazahnya identik dengan milik Presiden, hanya berbeda di nomor urut.