RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong menyebut calon kepala daerah petahana menjadi pihak yang paling sulit dikontrol dalam melakukan intervensi dalam pemungutan suara ulang (PSU) 2025.

Hal ini diketahui ketika pihaknya memanggil Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, mengenai persiapan-persiapan jelang PSU dikutip dari rmol.id, Kamis, 17 April 2025.

Menurutnya, pelanggaran paling sering dilakukan petahana adalah melakukan intervensi ketika pelaksanaan PSU.

Hal ini tentu membuat pemerintah maupun penyelenggara pemilu menjadi pusing.

"Memang kenyataannya di lapangan kami mendapat laporan masih saja terjadi intervensi-intervensi terhadap paslon-paslon tertentu. Dan yang paling penting adalah yang paling sulit dikontrol itu petahana," ujarnya.

Cakada petahana memiliki instrumen dan fasilitas yang bisa melakukan intervensi ketika pelaksanaan pilkada ulang berlangsung untuk mendukung dirinya sendiri dalam memenangkan pertarungan pilkada ulang.