RIAU24.COM - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Riau, dinamika internal partai mulai menghangat. Dua nama yang mengemuka dalam bursa calon Ketua DPD I Golkar Riau adalah Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, dan Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto. Meski keduanya dinilai memiliki kapasitas, posisi mereka kini bergantung pada dinamika aturan internal partai.

Kader senior Partai Golkar, Erizal Muluk, menegaskan bahwa keputusan akhir terkait ketua DPD I Golkar Riau berada di tangan para pemilik hak suara. “Yang punya hak memilih itu DPD kabupaten/kota se-Riau, ditambah ormas pendiri dan didirikan, organisasi sayap, Dewan Pertimbangan, DPD I, dan DPP,” ujar Erizal saat diwawancarai, Kamis (17/4/2025).

Menurut dia, selama syarat pencalonan sesuai dengan AD/ART dan petunjuk pelaksana (juklak), maka siapapun bisa maju. Namun, apabila ada calon yang tidak memenuhi syarat, keputusan selanjutnya berada di tangan DPP. “Bisa saja berubah lewat Munas atau Rapimnas,” ucap mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru tersebut.

Salah satu poin krusial dalam AD/ART Golkar adalah bahwa calon ketua harus pernah menjadi pengurus partai minimal lima tahun, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Syarat ini disebut-sebut menjadi tantangan tersendiri bagi SF Hariyanto, yang relatif baru dalam struktur pengurus partai.

Meski demikian, Erizal tidak menampik kemungkinan adanya perubahan aturan jika DPP menghendaki figur tertentu. “Tergantung DPP. Kalau mereka menginginkan sosok tertentu, aturan bisa saja disesuaikan. Politik itu dinamis, dan kepemimpinan partai tidak terlepas dari urusan kekuasaan,” tuturnya.

Ia menilai baik Parisman maupun SF memiliki modal politik dan pengalaman birokrasi yang cukup. “Wakil Ketua DPRD atau Wakil Gubernur, keduanya punya peluang dan basis massa masing-masing. Tapi, siapa tahu nanti muncul kuda hitam,” katanya.