RIAU24.COM - Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas sempat mempertanyakan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. 

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai kekhawatiran Anwar Abbas bisa dimengerti.

"Sebenarnya kekhawatiran Pak Anwar menurut saya juga karena timingnya (waktunya) tidak pas," kata Hikmahanto saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Dia lantas membeberkan alasan timing Prabowo tidak pas. Dia menyinggung rencana Prabowo yang disampaikan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif baru.

"Kenapa? Karena pas Trump mengenakan tarif yang tinggi ke Indonesia. Nah Indonesia kan minta diturunkan. Lalu banyak yang berpikir jangan-jangan ini bargaining chip antara AS dan Indonesia. Jadi AS akan turunkan tarif kalau Indonesia bersedia menerima 1.000 pengungsi yang luka," ucap Hikmahanto.

Kemudian, Hikmahanto juga membahas terkait tawaran Prabowo kepada Menteri Luar Negeri Turki terkait warga Gaza. Ia melihat Menlu Turki tidak setuju dengan ide Prabowo.

"Saat di Turki Presiden Prabowo menawarkan tapi yang saya pantau Menlu Turki menolak ide ini. Menurut Menlu Turki, rakyat Palestina harus tetap di tanah Palestina," ujar dia.

Hikmahanto lantas menjelaskan alasan evakuasi warga Gaza sangat dikehendaki Israel. Dia mengatakan Israel memang ingin menguasai Tepi Barat.

"Sebenarnya pengosongan Gaza dari rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Kenapa? Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel. Nah Israel ingin menguasai Gaza sebagaimana dia menguasai Tepi Barat. Saat ini caranya adalah menyerang rakyat Palestina baik pejuang Hamas maupun perempuan dan anak kecil. Akibatnya Israel dapat kecaman dari dunia internasional," jelas dia.

"Tapi kalau mengevakuasi karena merekonstruksi Gaza dan lain-lain, maka ini dianggap suatu hal yang manusiawi, padahal tujuan akhirnya agar Israel dapat menguasai tanah Gaza secara ilegal," lanjutnya.

Atas dasar itu lah, Hikmahanto menilai harusnya Prabowo lebih dulu berkonsultasi terkait rencananya. 

"Harusnya Presiden waktu memunculkan ide ini berkonsultasi dulu ke Pemerintah Palestina dan sejumlah negara yang berbatasan. Apakah ide ini dianggap baik dan mendapat dukungan, sehingga ini bisa dianggap akal-akalan AS. Yang berat bagi Indonesia adalah persepsi Indonesia sebagai negara yang lemah, bahkan proxy dari AS dan Israel," tutur dia.

(***)