Sebab, pernyataan Prabowo itu bisa diterjemahkan bahwa keran impor sengaja dibuka sehingga bisa memicu banjir produk asing. Padahal, kondisi pasar domestik saat ini sedang rapuh. 

Indef pun menyebut saat ini banyak produk murah, termasuk yang ilegal, telah masuk ke pasar Indonesia dengan mudah. 

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anggia Erma Rini meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penghapusan kuota impor. 

Dia mengingatkan, potensi banjir produk impor dari negara-negara maju, termasuk dari Amerika Serikat (AS). 

"Dapat mengancam industri dalam negeri, jika tidak diantisipasi dengan baik," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu, 9 April 2025.

Anggia juga menyoroti faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai pemerintah. Mulai dari dinamika nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.