RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu meyakini Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi telah melanggar konstitusi.

Menurutnya, pernyataan ini sekaligus sebagai bantahan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi dikutip dari rmol.id, Jumat 4 April 2025.

Dia juga menyebut, omongan Luhut adalah sebuah penggiringan opini.

"Semuanya bertujuan untuk menutupi berbagai pelanggaran yang dilakukan Jokowi," sebutnya.

Dia pun tak segan membeberkan sejumlah pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun berkuasa.

"Pertama Keputusan Presiden (Kepres) No. 125/P tertanggal 18 Oktober 2021," sebutnya.

Kemudian penggusuran masyarakat di Pulau Rempang demi kepentingan investasi yang merugikan rakyat.

Lalu tujuh Instruksi Presiden yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2019, yang tidak dilaksanakan oleh Presiden maupun para Menteri selama masa jabatannya.

Dia pun meminta Luhut berdiskusi secara terbuka mengenai hal ini dengan melibatkan publik.

Hal ini untuk memberikan penilaian objektif mengenai apakah tindakan-tindakan tersebut melanggar konstitusi atau tidak.