"Pendekatan ini jelas berbahaya. Kebijakan semestinya dibuat berdasarkan kajian mendalam sebelum diimplementasikan, bukan sebaliknya. Jika cara berpikir ini terus digunakan, maka akan ada banyak kebijakan lain yang justru mengikis prinsip demokrasi dan supremasi hukum," katanya.

Pieter menegaskan banyak pihak yang menolak revisi UU TNI bukan karena ingin membatasi peran TNI, tetapi karena khawatir akan kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan sipil.

"Di Senayan, RUU ini memang sudah diajukan sejak era Presiden Jokowi. Namun, mengapa baru sekarang muncul gelombang penolakan besar? Mengapa ketika Polri masih banyak ditempatkan di lembaga negara, tidak ada protes sebesar ini? Ada indikasi bahwa ada pihak yang mencoba memanfaatkan isu ini untuk mendelegitimasi kepemimpinan Prabowo," ujarnya.

Pieter juga mencermati spekulasi bahwa ada gerakan di balik layar untuk menggoyang pemerintahan Prabowo. Ia menduga keputusan revisi UU TNI adalah bagian dari strategi politik dan intelijen tertentu yang ingin menciptakan instabilitas di awal pemerintahan.

"Prabowo harus berhati-hati dalam membaca situasi ini. Jangan sampai kebijakan yang terlihat kecil justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan politiknya," katanya.

(***)