"Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana memastikan hasilnya benar-benar baik bagi negara dan utamanya bagi TNI sendiri," kata Anies. 

Jika revisi ini bertujuan memperkuat TNI, kata Anies, maka semua elemen masyarakat harus memastikan ada rambu-rambu hukum yang jelas. 

Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memastikan bahwa perubahan ini tidak akan membawa dampak di luar niat awal pembuat kebijakan? Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan masalah di internal TNI? 

Salah satu tantangan besar di TNI adalah meritokrasi dalam jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik. 

"Kita semua ingin melihat TNI yang makin profesional, kuat, dan dihormati, baik di dalam negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang profesional dan berpihak pada rakyat. Maka justru karena itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati," katanya.

(***)