Keempat, peneror memilih momentum pembahasan RUU TNI dengan sasaran kantor media Tempo dan KontraS agar publik langsung mengasosiasikannya dengan pemerintahan Prabowo dan pendukungnya sebagai dalang.
Kelima, berdasarkan analitik media sosial dan komentar di media massa, tergambar persepsi yang dibentuk seolah pemerintah dan pendukungnya berada di balik rangkaian teror.

Keenam, bagi Haris, bukan hanya media massa yang dirugikan oleh teror terhadap kemerdekaan pers. Sebaliknya, pemerintahan Prabowo dan pendukungnya jadi disudutkan secara persepsi sebagai menjadi pelaku teror. Ketujuh, media massa dan organisasi civil society disebut sebagai target teror.

Kedelapan, Haris menambahkan penilaian bahwa persepsi terhadap rangkaian teror tampak diglorifikasi sedemikian rupa terutama di media sosial. Sehingga, pemerintahan Prabowo terlihat seperti sedang mengembalikan cara-cara militerisme, antidemokrasi dan antikemerdekaan pers.

Kesembilan, rangkaian teror disebut Haris didesain untuk mematangkan situasi distrust (ketidakpercayaan kepada pemerintah), disorder (ketidakaturan sosial) dan disobidience (ketidakpatuhan pada hukum).

Pasalnya, situasi yang matang otomatis akan memasifkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Haris menduga, pelaku mengharapkan terjadi gelombang protes kuat dari rakyat atau people power.