RIAU24.COM -Demonstrasi menolak Undang-Undang TNI atau UU TNI yang baru-baru ini disahkan DPR RI berlangsung ricuh di Malang pada Minggu (23/3) malam.

Menurut pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, demo yang awalnya berlangsung kondusif sejak pukul 15.45 WIB di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Eskalasi mulai meningkat sekitar pukul 18.20 WIB ketika sejumlah massa aksi mulai menerobos masuk Gedung DPRD melalui pintu utara.

"Pada 18.30-18.40 (10-20 menit setelahnya), aparat Kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jl. Suropati, Jl. Sultan Agung hingga Jl. Pajajaran," bunyi pernyataan LBH Pos Malang yang diterima CNNIndonesia.com.

Aparat juga dilaporkan melakukan penyisiran melalui Jl. Gajahmada dengan jumlah kurang lebih dua pleton, berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul.

Tim bantuan hukum LBH Pos Malang Wafdul Adif mengatakan, hingga Senin dini hari sekitar enam pedemo telah ditangkap aparat.

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga juga mendapati pemukulan," kata Wafdul, Senin (24/3).

"Hingga malam ini, jumlah massa aksi yang tertangkap dan berhasil diidentifikasi identitasnya sebagai kitar enam orang," ucapnya menambahkan.

Sementara itu, 8-10 orang pedemo dilaporkan hilang kontak berdasarkan pengakuan massa aksi lain. 

Selain itu, ada sekitar 6-7 pedemo dilarikan ke rumah sakit karena terluka saat bentrokan dengan aparat.

Wafdul menuturkan sekitar puluhan orang juga terluka terdiri dari pedemo, tim medis, hingga pers. 

Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian sebelumnya juga mengatakan pihaknya sedang membantu melakukan evakuasi terhadap massa aksi yang terluka dan menginventarisir data massa aksi yang ditangkap polisi.

(***)