RIAU24.COM - Pengamat militer Andi Widjajanto meyakini prajurit aktif yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara membuat investor kegerahan.

"Saya berusaha membuat skenario kalau seandainya Danantara berusaha menarik investor global dan investornya melihat loh ini ada TNI, kira-kira masuk nggak investor tersebut?" ujarnya dikutip dari rmol.id, Senin, 24 Maret 2025.

Menurutnya, keberadaan militer dalam jabatan ekonomi hanya lazim terjadi di negara-negara dengan sistem fasis.

Atau negara komunis, junta militer, di mana militer memiliki kontrol luas di luar sektor pertahanan.

Jika ini terjadi, maka bisa menimbulkan persepsi bahwa Indonesia sedang menuju ke arah tersebut, yang bisa berdampak pada kepercayaan investor.

Untuk menjaga daya saing ekonomi dan iklim investasi yang sehat, Andi menekankan pentingnya mempertahankan batasan yang jelas antara sektor pertahanan dan sektor bisnis.

Hal ini demi memastikan bahwa profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMN tetap terjaga, sekaligus menjaga kepercayaan investor internasional.

"Yang saya lihat bukannya TNI menggunakan revisi undang-undang untuk meluaskan pelibatannya, tapi sekarang memberi kode, memberi sinyal, kami tetap berada dalam koridor profesional. Lewat pasal 47 yang tetap limitasi," sebutnya.