Akibatnya, utang pemerintah menggunung cepat, bunga utangnya memberatkan anggaran.

"Nah, paniknya sekarang. Tahun 2025 dilakukan efisiensi besar-besaran tanpa perencanaan matang. Dampaknya ke mana-mana, sektor usaha atau swasta berat," sebutnya.

Karena seretnya keuangan negara, pemerintah terpaksa menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

"Ini jelas menggerus popularitas Presiden Prabowo. Tingkat ketidakpuasan terhadap kebijakan anggaran, perpajakan menjadi salah satu ganjalan bagi Prabowo. Makanya, Sri Mulyani menjadi tidak relevan lagi untuk membantu Prabowo," ujarnya.

Beredar kabar rencana mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani setelah Lebaran Idulfitri 2025.