RIAU24.COM - Ketua Bidang Hukum dan Politik DPP GM FKPPI, Wahyu Sandya menyebut pentingnya Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Hal ini karena revisi UU tersebut memiliki urgensi untuk menyempurnakan aspek pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam menghadapi dinamika ancaman dikutip dari rmol.id, Jumat 14 Maret 2025.

Tambahnya, ancaman negara saat ini semakin kompleks dikutip dari rmol.id, Jumat 14 Maret 2025.

Sementara prinsip supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus ditegakkan.

"Revisi UU TNI menjadi sebuah keniscayaan yang perlu dilakukan dalam penyempurnaan terhadap tugas pokok TNI dan tugas masing-masing matra," ujarnya.

Revisi harus memastikan tidak terjadinya duplikasi peran dengan lembaga lain, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

"Tugas pokok TNI harus dipertegas agar tidak tumpang tindih dengan institusi lain. Hal ini krusial untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan memperjelas peran TNI di berbagai sektor," ujarnya.