Sri Mulyani juga menjelaskan alasan keterlambatan pengumuman APBN. Ia menyebut data awal tahun masih belum stabil, sementara pemerintah perlu mempertimbangkan dinamika belanja dan pendapatan negara, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025.

Sinyal Bahaya

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tren fiskal Indonesia di awal 2025 mengkhawatirkan. 

Menurunnya pendapatan negara menunjukkan tekanan serius terhadap stabilitas fiskal.

"Penerimaan pajak yang anjlok adalah sinyal bahaya. Jika pajak melemah, belanja prioritas negara ikut terancam," ujarnya.

Belanja negara hingga Februari 2025 tetap tinggi di angka Rp348,1 triliun. Meski lebih rendah dibandingkan Februari 2024 (Rp374,32 triliun), tekanan fiskal tetap besar. Banyak pos belanja tak bisa ditunda, seperti subsidi dan program sosial.