“Perencanaan anggaran telah mengalami lima kali pergeseran. APBD harus dibuka secara transparan karena hal tersebut juga menjadi keinginan gubernur,” ujar Kaderismanto.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, mengungkapkan persoalan terkait pembayaran gaji di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang belum diselesaikan. Ia mendesak agar masalah tersebut segera dituntaskan untuk menghindari dampak yang lebih luas.

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Provinsi Riau.